
Oleh: Agus Mukmin, Lc.,M.Hum dan Erwan Iskandar, SAB.,M.M
(Dosen di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar, Lubuk Linggau)
Lubuklinggau — Transformasi digital dalam layanan publik kini semakin terasa hingga ke sektor pelayanan pensiun. Salah satunya terlihat pada pelayanan pensiunan ASABRI di PT Pos Indonesia Kantor Cabang Lubuklinggau 31600. Melalui layanan ini, Kantor Pos tidak hanya berperan sebagai tempat pembayaran pensiun, tetapi juga menjadi penghubung penting antara sistem digital, petugas layanan, dan para pensiunan yang sebagian besar telah berusia lanjut.
Digitalisasi layanan pensiun dilakukan untuk mempercepat proses administrasi, meningkatkan ketepatan data, serta mempermudah verifikasi penerima manfaat. Dalam praktiknya, layanan ini mencakup pembayaran gaji pensiun, proses otentikasi pensiunan ASABRI melalui aplikasi ASABRI STAR, pembukaan rekening baru bagi pensiunan yang berpindah layanan ke Kantor Pos, hingga pengelolaan dokumen administrasi pendukung.
Namun, penerapan layanan digital tidak selalu berjalan mulus. Di lapangan, masih ditemukan sejumlah kendala, terutama terkait literasi digital pensiunan. Sebagian penerima manfaat belum terbiasa menggunakan teknologi digital, sehingga tetap membutuhkan pendampingan langsung dari petugas. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan publik tidak cukup hanya mengandalkan aplikasi, tetapi juga memerlukan pendekatan humanis dan inklusif.
Dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di PT Pos Indonesia Kantor Cabang Lubuklinggau, ditemukan bahwa petugas memiliki peran penting sebagai fasilitator teknologi. Mereka tidak hanya menjalankan prosedur administratif, tetapi juga membantu pensiunan memahami proses layanan, melakukan verifikasi data, serta mengatasi kendala teknis seperti gagal otentikasi atau lambatnya sistem saat digunakan.
Salah satu aktivitas utama dalam layanan ini adalah proses otentikasi pensiunan ASABRI. Proses tersebut bertujuan memastikan bahwa penerima pensiun masih hidup dan berhak menerima pembayaran pensiun bulanan. Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan data identitas dan kartu pensiun melalui aplikasi yang tersedia. Meski demikian, kendala teknis seperti wajah yang sulit terbaca sistem atau gangguan koneksi dapat menyebabkan proses pelayanan menjadi tertunda.
Selain otentikasi, Kantor Pos Lubuklinggau juga melayani pembayaran pensiun secara langsung. Pelayanan ini membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan empati, mengingat banyak pensiunan yang memerlukan bantuan khusus. Petugas dituntut memberikan layanan yang cepat, ramah, dan mudah dipahami agar para pensiunan merasa nyaman saat mengakses hak mereka.
Digitalisasi juga terlihat dalam proses pemindahan layanan pensiun dari lembaga sebelumnya ke PT Pos Indonesia. Proses ini melibatkan input data, pengecekan kelengkapan identitas, pembukaan rekening baru, pemindaian dokumen, hingga rekapitulasi data pensiunan. Seluruh proses tersebut menunjukkan bahwa layanan pensiun saat ini semakin bergantung pada integrasi data dan sistem digital.
Meski demikian, sejumlah hambatan masih perlu menjadi perhatian. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain lambatnya loading sistem, keterlambatan data dari pusat, kesalahan input atau pengiriman data, serta gagal otentikasi pada pensiunan. Kendala tersebut dapat berdampak pada kecepatan layanan dan kepuasan penerima manfaat.
Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi peningkatan layanan yang lebih adaptif. Kantor Pos perlu memperkuat kesiapan sumber daya manusia, meningkatkan stabilitas sistem digital, serta menyediakan pendampingan khusus bagi pensiunan yang belum terbiasa dengan teknologi. Alternatif layanan non-digital juga tetap penting disediakan agar kelompok lansia tidak tertinggal dalam proses transformasi layanan publik.
Digitalisasi layanan pensiun ASABRI di PT Pos Indonesia Kantor Cabang Lubuklinggau menunjukkan bahwa inovasi teknologi dapat memperkuat pelayanan publik. Namun, keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan aplikasi, melainkan juga oleh kesiapan petugas, kemudahan akses, kejelasan prosedur, dan kemampuan layanan dalam menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat.
Dengan pendekatan yang lebih inklusif, layanan pensiun berbasis digital diharapkan mampu memberikan manfaat lebih luas bagi para pensiunan. Kantor Pos sebagai mitra layanan publik memiliki peluang besar untuk menjadi garda depan dalam menghadirkan pelayanan pensiun yang cepat, akurat, ramah, dan tetap manusiawi di era digital.
Referensi
Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319–340.
Hasyim, I., Abdullah, M. A., & Siahaan, A. C. M. (2023). Impact of digital transformation on behaviour intention in pension fund sector in Indonesia. IEOM Society International Conference Proceedings.
Mulyati, E., dkk. (2025). The role of logistics capabilities in driving digital transformation: A case study of PT Pos Indonesia Persero. Dinasti International Journal of Education Management and Social Science, 6(3), 2180–2189.
Osborne, S. P. (2006). The new public governance? Public Management Review, 8(3), 377–387.
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service quality and its implications for future research. Journal of Marketing, 49(4), 41–50.
PT TASPEN (Persero). (2021). Laporan perkembangan aplikasi otentikasi digital pensiunan. Jakarta: PT TASPEN (Persero).
Agus Mukmin, & Erwan Iskandar. (2025). Sistem layanan pensiunan ASABRI di PT Pos Indonesia Kantor Cabang Lubuklinggau 31600 dalam era digitalisasi layanan publik [Laporan PKM]. Universitas Islam Nusantara Al-Azhaar Lubuklinggau.